Assalamualaikum Masyarakat Kendawangan Kami Pemdes Banjar Sari ada berita gembira tahun ini Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Pemerintah Pusat (Kemenhub) berencana akan mengalokasikan kapal penumpang di Pelabuhan Kendawangan !! Mari bantu kami untuk pengisiian Survei Calon Penumpang, dengan adanya Survei ini semoga Kapal Ferry bisa beroperasi di Pelabuhan Kecamatan Kendawangan yang memalui Rute Penyeberangan antar Pulau dengan Rute Kecamatan Kendawangan-Semarang. Dengan demikian, Pelabuhan Kendawangan bisa dikatakan sebagai pintu gerbang pertumbungan perekonomian di bagian Selatan Provinsi Kalimantan Barat.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Budi Mantoro dalam keterangan lainnya tertulisnya,  mengatakan penataan alur pelayaran Pelabuhan Kendawangan sudah selayaknya dilaksanakan untuk segera ditetapkan sehingga dapat memperoleh alur pelayaran yang ideal dan memenuhi berbagai aspek kepentingan dan kelancaran bernavigasi, serta melindungi kelestarian lingkungan maritim, dengan harapan juga dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya. Pelabuhan Kendawangan dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kendawangan dan berada di dalam wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak.

Ujar Kepala Desa Banjar Sari Bapak Yunendri, Dengan adaya Kapal Ferry ini masuk atau beroperasi di wilayah Ketapang khususnya Kecamatan Kendawangan semoga perekonomiaan kita semakin membaik, Hasil yang bisa kita ketahui bahwa banyaknya Pekerja di Perusahaan - perusahaan yang berada diwilayah Kendawangan maupun di Kecamatan lain khusunya yang berada diwilayah Kabupaten Ketapang, mungkin dengan adanya kapal tersebut dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang terjangkau rasa saya ini menjadi pilihan terbaik untuk para pekerjaa maupun masyrakat kendawangan yang ingin pulang kampung atau berlibur karena harga tiket Pesawat kita lumayan mahal.

Dimohon partisipasi mengisi link dibawah ini
SURVEY CALON PENUMPANG KAPAL DI PELABUHAN KENDAWANGAN TAHUN 2025